Showing posts with label OPS. Show all posts
Showing posts with label OPS. Show all posts

Syarat Penerima Tunjangan Profesional Guru (TPG) Bagi Guru PNSD Seluruh Indonesia

Syarat Penerima Tunjangan Profesional Guru (TPG) Bagi Guru PNSD Seluruh Indonesia
Syarat Penerima Tunjangan Profesional Guru (TPG) Bagi Guru PNSD Seluruh Indonesia

Rachmatalamsyah.com - Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Dan untuk salah satu sasaran tunjangan profesi yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh karena itu Peran dan Profesional Guru sangat dituntut untuk mencerdaskan kehidupan sebagaiman dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Guru Penerima TPG adalah Guru yang benar-benar Guru PNSD yang secara Profesional betul-betul melakasanakan tugasnya dengan nilai dan pencapaian pengajaran yang tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kemendikbud. Pemberian Tunjang ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru dimana didaerah terpencil asih banyak guru yang memiliki keterbatasan disamping itu Agar semangat Guru untuk mencerdaskan Anak bangsa tidak akan luntur dan selalu tertanam dalam hati.

Guru Adalah Pejuang tanpa tanda Jasa " Hormati Gurumu "


Berikut Kriteria Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 :

1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.

2. Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.

4. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.

6. Guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal).

7. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

8. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

9. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan apabila guru :

a. mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;

b. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI;

c. Mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu.

d. mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 orang wakil kepala satuan pendidikan.
  2. untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 3 orang dan maksimal 4 orang wakil kepala satuan pendidikan.

e. mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlihan/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu, dengan ketentuan standar perpustakaan, laboratoruim, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana.

g. kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, apabila jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.

h. bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 orang peserta didik di satminkalnya.

i. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus;

j. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

k. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

l. bertugas sebagai guru pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang dipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar Tunjangan Profesi nya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut :

  1. mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain,
  2. menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan,
  3. menjadi guru bina pada sekolah terbuka,
  4. menjadi guru pamong pada sekolah terbuka,
  5. membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka,
  6. melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching),
  7. mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat,
  8. menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan,
  9. mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,
  10. menjadi guru inti/instruktur/ pemandu pada KKG/MGMP,
  11. membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik,
  12. membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, masak, memotong rambut, menjahit, dsb.

Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh pemerintah/dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

m. bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional adalah :

  1. guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri,
  2. guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.

n. bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan dinas pendidikan setempat.

10. Guru produktif yang berkeahlian khusus/ berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

11. Belum pensiun dan memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja (PK) Guru dengan sebutan ‘baik’ pada tahun sebelumnya.

12. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah.

13. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

14. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

15. Dalam pelaksanaan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS berdasarkan perencanaan kebutuhan guru seluruh Provinsi/kabupaten/kota. Mereka masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. Dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) kepada Direktorat Pembinaan Guru terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.

16. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sesuai konversi.

17. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).

19. Bagi pengawas sekolah, baik yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran maupun pengawas BK, berhak mendapatkan Tunjangan Profesi apabila :

a. memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 10 satuan pendidikan untuk jenjang TK dan SD, dan 7 satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, SMK. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal satu guru pada satuan pendidikan binaannya.

b. memenuhi jumlah minimal 1 satuan pendidikan dan jumlah minimal guru binaan, yaitu 60 guru untuk satuan pendidikan TK/SD dan 40 guru untuk satuan pendidikan SMP/SMA/SMK. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada sekolah binaannya untuk jenjang TK/SD dan minimal 40 guru pada sekolah binaannya untuk jenjang SMP/SMA/SMK.

c. apabila Pengawas tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana huruf a atau b, pengawas dapat memenuhi jumlah guru binaannya dari satuan pendidikan lain.

d. pengawas sekolah yang bertugas di daerah khusus :

  1. memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 5 satuan pendidikan dan/atau 15 guru lintas jenis dan jenjang;
  2. memenuhi jumlah minimal 1 satuan pendidikan dan jumlah minimal guru binaan, yaitu 15 guru untuk satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 guru pada sekolah binaannya.

e. khusus pengawas bimbingan konseling memenuhi jumlah minimal guru binaan, yaitu 40 guru bimbingan konseling dan boleh antar lintas jenjang. Dalam hal di daerah tertentu jumlah guru BK tidak mencukupi, pengawas BK dapat memantau 8 standar nasional pendidikan minimal 1 pada satuan pendidikan.

f. guru yang menjadi binaan pengawas sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar di satuan pendidikan (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

20. Masa kerja pengawas dihitung sejak diangkat menjadi pengawas sekolah.


21. Bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.


22. Beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:

a. guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Jumlah rombel 1 – 6 = 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7 – 12 = 2 pembina pramuka;
3) Jumlah rombel 13 – 18 = 3 pembina pramuka;
4) Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.

b. bagi guru SMK dan SMA yang satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.

c. jenis dan sertifikat pendidik guru pengampu mata pelajaran tertentu pada kurikulum 2013 :

1) guru SMP yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP;
2) guru paket kejuruan SMK dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP atau matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan);
3) guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA;
4) guru SMK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan);
5) guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar matapelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK;
6) guru kewirausahaan di SMK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan;
7) guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SMP, SMA, dan SMK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.

d. satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan.

e. bertugas sebagai guru pembimbing TIK/KKPI memberikan layanan kepada paling sedikit 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.

f. bagi guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 peserta didik.

g. bagi guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan/kepala bengkel/ketua program keahlian/kepala unit produksi yang melaksanakan kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 peserta didik.

h. bagi satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang menggunakan kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi mata pelajaran agama dan penjasorkes.

i. bagi satuan pendidikan jenjang SMP, SMA/SMK yang menggunakan kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.

Persyaratan Administrasi Penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Bagi guru yang dipindah tugaskan sebagai dampak dari pelaksanaan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, wajib melampirkan dokumen berupa:

1. Surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang alih tugas antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran, yang konsiderannya atau isinya menjelaskan bahwa pemindahan atau mutasi tersebut dilaksanakan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru PNS;

2. Surat keterangan pembagian tugas mengajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat mengajar yang baru dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat.

Dokumen pada angka 1dan 2, dikirim ke direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Demikianlah Informasi tentang Syarat Penerima Tunjangan Profesional Guru (TPG) Bagi Guru PNSD Seluruh Indonesia Menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 untuk Download PDFnya silahkan klik dsini : Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016.pdf . Semoga bermanfaat, terimakasih.



Cara Backup dan Restore File Aplikasi PMP (Penjamin Mutu Pendidikan)

Cara Backup dan Restore File Aplikasi PMP ( Penjamin Mutu Pendidikan )
Rachmatalamsyah.com - Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai Bagaiman Cara Backup dan Restore File Aplikasi PMP (Penjamin Mutu Pendidikan), Sebagaimana teman-teman Operator ketahui bahwa saat ini aplikasi PMP sudah memasuki Versi 1.4 dimana pada Versi baru ini telah mengalami peningkatan dan pemutakhiran agar data Sekolah anda betul-betul Valid sehingga dapat diterima Oleh Server. Perubahan yang terlihat pada Versi ini adalah terdapatnya penambahan Menu Konfirmasi Selesai dan Penambahan Gambar Profil PMP Dikdasmen, sejauh ini hanya itu yang terlihat oleh  saya dan teman-teman sendiri bisa menyebutkan perubahan lainnya jika tidak saya sebutkan pada artikel ini. Untuk Deadline pengiriman PMP ini saya belum menemukan Informasi namun sepertinya terdapat penambahan waktu deadline pengiriman, nah bagi teman-teman Operator yang ingin mempermudah dalam mengerjakan Aplikasi PMP bisa cek Artikelnya disini : Cara mengerjakan Kuisioner PMP dengan banyak Laptop.


Cara Backup dan Restore File Aplikasi PMP (Penjamin Mutu Pendidikan)

1. Pastikan teman-teman sudah Melakukan Backup File PMP pada versi sebelumnya, Misalnya sebelum menginstal Patch.1.4 pada PMP versi 1.3 teman-teman Backup Data terlebih dahulu agar Data pada versi 1.3 bisa di buka di PMP V.1.4.

2. Cara Backup File PMP di versi 1.3 yaitu silahkan masuk ke menu Verifikasi & Kirim Data lalu klik tombol Backup seperti yang ditunjuk pada tanda panah gambar dibwah ini:


3. Tunggu hingga Muncul Tampilan seperti gambar dibwah ini dan Klik Save maka proses download akan berlangsung dan hasilnya adalah dalam bentuk file Rar ( Ingat jangan Mengubah Nama File Rar tersebut agar dapat terbaca saat anda melakukan Restore File), Selanjtunya simpan File dalam Folder yang mudah terlihat.


4. Selanjutnya untuk Melakukan Restore Pada Aplikasi PMP Versi 1.4 atau versi lainnya Caranya hampir sama pada saat Backup yaitu Masuk ke Menu Verifikasi & Kirim Data lalu Pilih tombol Restore Data seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :

 
5. Selanjutnya akan mencul seperti gambar dibawah ini anda Klik Pilih File seperti yang ditunjuk tanda merah dibawah ini kemudian anda cari tempat menyimpan Hasil Backup File PMP tadi, Jika sudah ketemu kemudian klik Simpan .


6. Tunggu Hingga Proses Upload File Berhasil dan ada Pemberitahuan Bahwa File Berhasil di-restore seperti gambar dibawah ini :


5. Jika sudah ada Tulisan seperti diatas berarti selamat data Anda sudah berhasil di Pindahkan ke Aplikasi PMP terbaru dan PMP versi lainnya. Lakukan Refresh / F5 untuk memastikan bahwa data anda benar-benar telah dipindahkan.

Catatan : Cara ini berlaku untuk semua Versi Aplikasi PMP bukan hanya untuk aplikasi PMP terbaru. Pengalaman saya Merestore File menggunakan Jaringan Internet (Online) lebih cepat dan selalu lakukan Refresh (F5) setelah berhasil merestore File PMP.

Sekian Ulasan saya mengenai Cara Backup dan Restore File Aplikasi PMP (Penjamin Mutu Pendidikan), Semoga bermanfaat untuk teman-teman Operator sekalian semoga terbantu dan Pengerjaan Kuisoner dalam Aplikasi ini bisa segera diselesaikan tanpa kendala sedikitpun. Apabila ada yang kurang dimengerti dari tulisan diatas silahkan masukkan Komentar teman-teman di kolom komentar dibawah.

Cara mengerjakan Kuisioner PMP dengan banyak Laptop

Tampilan Login Aplikasi PMP
Rachmatalamsyah.com - Sahabat Operator Dapodik, tentu anda saat ini semua sudah tau Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Bagi banyak operator, aplikasi ini sungguh sangat merepotkan sebab banyak data/kuisioner yang harus di entri. Selain itu, lambannya loading setiap kuesioner membuat waktu pengerjaan 1 instrumen saja bisa mencapai hampir 2 jam. Sebuah waktu yang sangat lama bukan? Mengingat batas pengisian data PMP akan cut off sebentar lagi. Bayangkan saja jika waktu tersebut dikalikan dengan jumlah instrumen yang perlu di entri. Tentu butuh waktu berminggu-minggu.

Banyak para operator dapodik bertanya, bisakah entri data PMP dilakukan bersamaan dengan banyak laptop? Jawabannya adalah Bisa. Nah berikut akan saya berikan Tips Bagaimana Cara mengerjakan Kuisioner PMP dengan banyak Laptop  Agar tugas PMP yang menumpuk ini cepat terselesaikan. Sebelumnya perlu anda ketahui bahwa Aplikasi PMP ini memang dirancang untuk bisa digunakan secara bersama. Terutama oleh PTK, dengan login menggunakan akun GTK yang telah di entri melalui Aplikasi Dapodik. Untuk dapat menggunakan banyak Laptop, Simaklah dengan seksama Cara mengerjakan Kuisioner PMP dengan banyak Laptop berikut ini.

Cara mengerjakan Kuisioner PMP dengan banyak Laptop :

1. Pastikan menggunakan jaringan internet yang sama (bisa menggunakan Modem,mifi, wifi, hp ataupun line. Yang terpenting koneksi internet lancar) 

2. Untuk Laptop yang menjadi server utama, silahkan Masuk ke menu Pencarian di Laptop sudut kiri bawah (liat contoh gambar dibawah) lalu anda kemudian ketik : command prompt 


3. Setelah ketemu seperti gambar diatas kemudian Klik Tulisan command prompt yang ditunjuk tanda panah merah diatas dibawah Programs (2). Maka akan muncul Gambar berikut :


4. Selanjutnya Ketikkan :  ipconfig didalam kotak command promt tersebut lalu tekan Enter Maka hasilnya akan seperti gambar berikut : 


5.  Setelah data muncul lihat di ip addressnya (yang di Lingkari warna Biru Pada Gambar diatas)

6. Kemudian Salin ip address tersebut ke Laptop lain yang ingin anda gunakan secara bersama dalam pengisian PMP dan tambahkan titik dua dan angka1745 (:1745 setelah ip address yang merupakan alamat localhost Aplikasi PMP, Contoh : 192.168.1.101:1745

7. Pastekan IP Adress Contoh : 192.168.1.101:1745 pada Link Browser Mozilla atau Google Chrome seperti yang ditunjukkan pada lingkaran dibawah ini :


7. Selesai. Aplikasi PMP bisa digunakan secara bersama (lihat alamat login yang digunakan)


Catatan :
  • Banyak kasus terjadi, setelah mendapatkan ip address Aplikasi PMP tidak bisa digunakan. Hal ini disebabkan Windows Firewall masih aktif Untuk itu, Pastikan windows firewall anda dinonaktifkan ( Hanya Untuk Laptop Utama)
  • Cara menonaktifkan Windows Firewall yaitu Cari menu Windows Firewall pada kolom pencarian di laptop anda. Kemudian klik turn Windows Firewall On or Off. Selanjutnya pilik turn of windows firewall dan tekan ok.
  • Bagi modem wifi/mifi yang tidak memliki kuota tidak usah di isi kuotanya biarin aja kosong karena cara ini sesungguhmya tidak memerlukan kouta internet asalkan semua laptop tersambung ke modem tersebut anda sudah bisa kerja bersama.
  • Bagi Laptop lain selain Laptop Utama tidak usah Instal Aplikasi dapodik dan PMP.
  • Usahakan Jangkaun Jaringan sesama laptop bisa terjangkau misalnya : Dalam lingkungan sekolah serta jika PTK itu sendiri adalah tetangga rumah anda maka bisa jadi cara ini juga berfungsi.

Itulah sedikit Tips sederhana Bagaimana Cara mengerjakan Kuisioner PMP dengan banyak Laptop, Semoga dengan mengikuti cara tersebut teman-teman Operator bisa meringankan dan mempercepat dalam mengerjakan Kuisioner PMP di sekolah anda masing-masing. Sekian


Sumber : Blog Panduandapodikmen

Hati-hati Pesan Email berisi Permintaan Data Sekolah

Bentuk Email SPAM dari info dikdas
Rachmatalamsyah.com - Pada tanggal 5 September 2016 kemarin saya membuka email gmail dan melihat Pesan Masuk, ada salah satu pesan yang menarik perhatian saya dengan nama : info dikdas dan Subjek : pemutakhiran biodata guru tahun 2016. Surat ini mungkin sengaja dikirim oleh karena Jadwal terkahir Sinkronisasi Dapodik yaitu tanggal 30 Agustus 2016, Terkait dengan pengumuman batas akhir sinkronisasi ini, rupanya sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan menyebarkan/mengirimkan surat email kedinasan dengan nomor : 2859/C3/KU/2016, perihal : Pemutakhiran Biodata Guru Tahun  2016. Berikut Tampilannya :

Surat Email Palsu atau SPAM
Dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa pihak SD Negeri/Swasta diwajibkan untuk melengkapi biodata kepala sekolah, alamat lengkap sekolah dan biodata guru termasuk mencantumkan nomor Hp masing-masing guru. Pelaporan biodata dikirim melalui E-mail : infodikdas.kemdikbud@yahoo.com dan pelaporan dikirim paling lambat 3 ( Tiga ) hari setelah surat ini diterima. Sekilas surat tersebut memang terlihat asli, namun jika kita lebih teliti lagi maka akan menemui beberapa kejanggalan yang sangat mencurigakan, diantaranya :

Tanda Tangan Aspal 

Hati-hati Pesan Email berisi Permintaan Data Sekolah
Tanda Tangan Aspal

Tanda tangan dalam surat tersebut jelas terlihat aneh, Stempel yang diberikan dalam surat tersebut juga hanya dibuat secara manual. Padahal Dalam surat resmi biasanya tanda tangan dan stempel berbentuk scan bukan hanya dibuat manual.

Alamat Email Palsu

Alamat layanan email Dapodik yang berlaku untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dalam satu layanan adalah ;

    1. dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id
    2. info.dikdasmen@kemdikbud.go.id
    3. koderegistrasi@gmail.com.

Jadi alamat email yang tertera dalam surat kedinasan tersebut yaitu infodikdas.kemdikbud@yahoo.com bisa di pastikan palsu. Untuk itu harap agar menjadi perhatian kita semua, terutama pihak sekolah dan khususnya Operator Sekolah. Sebagaimana Kemdikbud juga telah menyampaikan lewat berita dilaman situs Resmi Kemendikbud di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id dengan judul :  Waspada Terhadap Permintaan Data Sekolah , yang menjelaskan kepada sekolah agar Waspada terhadap Pihak-pihak yang dengan sengaja mengirimkan Surat dalam bentuk Email kepada Pihak sekolah.

Hati-hati Pesan Email berisi Permintaan Data Sekolah

Demikian yang sempat saya sampaikan semoga Informasi ini bermanfaat kepada pembaca dan tentunya yang terpenting untuk Pihak Sekolah,Operator Sekolah selaku penanggung jawab data Sekolah agar lebih waspada terhadap pihak-pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan data Sekolah Anda dengan Surat Palsu seperti yang saya uraikan diatas. Sekian

Cara Verval PTK Terbaru Versi 1.4 Tahun Pelajaran 2016/2017

Rachmatalamsyah.com - Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini versi Verval PTK sudah memasuki Versi 1.4 yang barang tentu meiliki beberapa perubahan dibanding pada Versi sebelumnya namun perubahan ini tidak cukup signifikan hanya terdapat Penambahan atau pengurangan beberapa menu, hal yang sama juga terjadi pada Verpal PD. Mengingat begitu pentingnya Verpal PD ini, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit panduan bagaimana cara Cara Verval PTK Terbaru Versi 1.4 Tahun Pelajaran 2016/2017.

Verval PTK versi 1.4
Terdapat 4 Macam Dokumen yang perlu disiapkan PTK untuk melakukan Verval PTK versi 1.4 dan hal ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan betul-betul cocok dengan apa yang diminta Operator, Karena pekerjaan Operator Sekolah masih banyak yaitu setelah Dokumen anda terkumpul masih akan melakukan beberapa pengeditan terhadap Dokumen PTK agar bisa di Upload pada Verval PTK Versi 1.4 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Verval ini hanya berlaku Bagi PTK PNS yang memiliki NUPTK dan PTK Non PNS yang memiliki NUPTK. Selanjutnya Simak Penjelasan  Berikut :

Dokumen yang Perlu disiapkan PTK :

1. Dokumen 1 (KTP
2. Dokumen 2 (SK PNS / CPNS untuk GTK PNS, dan SK GTY untuk GTK NON NPS)
3. Dokumen 3 (SK Penugasan dari Dinas) untuk PNS 
4. Dokumen 4 (Ijazah Terakhir)

Persiapan Sebelum Melakukan Verval   :

1. Setelah 4 Dokumen diatas terkumpul dari PTK di sekolah anda selanjutnya Lakukan Scan File satu Persatu Dokumen tersebut.

2. Usahakan Hasil Scan dari Dokumen tersebut dalam bentuk Format File PDF karena nantinya Dokumen hanya bisa di Upload dalam Format File PDF.

3. Apabila Hasil Scan Dokumen diatas Masih dalam bentuk Format JPG atau Gambar, maka solusinya ubah File JPG tersebut menjadi File PDF dengan cara Online dan manual, silahkan baca disini untuk info klik : Cara Mengubah Gambar Hasil Scan menjadi PDF Lewat Online dan Ms.Word

4. Ukuran atau Size Dokumen menurut sumber saya baca sebesar 200 kb berhasil terupload. Namun silahkan anda coba Upload Filenya terlebih dahulu. Solusinya baca disini  : Downlad Aplikasi Untuk Memperkecil Ukuran File PDF

Berikut Cara Verval PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Versi 1.4 :

1. Setelah melakukan Persiapan diatas selanjutnya mari kita Mulai Verval PTk dengan Masuk ke website : verval PTK.

2. Login mengunakan Email dan Password Dapodik anda.

3. Setelah Masuk Pilih Menu Verval Dokumen kemudian klik Verval Arsip Maka akan Muncul seperti gambar berikut :


4. Pilih/klik salah satu PTK yang akan di Verval Misalnya saya pilih PTK a/n Sunarti Kemudian klik tulisan disudut kiri atass yaitu  Upload Dokumen Verval Arsip untuk mulai mengisi data Arsip PTK.


5. Jika  Dokumen sudah berhasil di Upload jangan lupa untuk Klik Select yang ditanda panah merah diatas setelah upload.

6. Terakhir Klik Upload Dokumen dan Proses Verval selesai untuk 1 PTK. 

Demikianlah Ulasan mengenai Cara Cara Verval PTK Terbaru Versi 1.4 Tahun Pelajaran 2016/2017, Apabila ada pertanyaan atau masukan silahkan masukkan komentar pada kolom komentar dibawah ini, Semoga Bermanfaat dan Salam Satu Data.


Nasib Tunjangan Profesi Pengawas Sekolah Tahun 2015

Nasib Tunjangan Profesi Pengawas Sekolah Tahun 2015
Rachmatalamsyah.com - Bagaimana nasib Tunjangan Profesi Pengawas Sekolah untuk Tahun 2015, akan tetap dibayarkan atau tidak? Banyak Bapak Ibu Pengawas Sekolah yang mempertanyakan Nasib Tunjangan Profesinya akan tetap dibayarkan atau tidak karena sampai saat sekarang ternyata masih banyak Pengawas Sekolah yang tidak tahu tentang Pembayaran Tunjangan Profesinya.

Berdasarkan PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015, bahwa

Kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer daerah adalah sebagai berikut :

1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

17. Ketentuan bagi pengawas adalah sebagai berikut :
 
a. Pengawas TK melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk TK, Pengawas SD melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk SD dan mapel olahraga dan agama, Pengawas mapel melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial untuk SMP/SMA/SMK. Bagi pengawas mata pelajaran, dalam melaksanakan tugas kepengawasannya, wajib memiliki sertifikat pendidik kepengawasan sesuai peruntukannya.
  • Pengawas TK/RA melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 10 satuan pendidikan tingkat TK/RA. 
  • Pengawas SD/MI melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 10 satuan pendidikan tingkat SD/MI, termasuk tugas pengawasan terhadap guru agama dan penjasorkes di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
  • Pengawas mata pelajaran di SMP/MTs dapat memenuhi beban kerja tugas pengawasan di SMA/MA dan/atau SMK/MAK pada mata pelajaran yang sama dan sebaliknya.
  • Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau paling sedikit 40 (empat puluh) guru; dalam hal tidak mencukupi satuan pendidikan, maka pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi jumlah satuan pendidikan yang menjadi binaannya, dapat memenuhi kekurangan tersebut dengan melakukan pembinaan guru sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan/ sertifikat pendidik yang dimilikinya. Adapun ekuivalensi satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:6.
  • Pengawas Sekolah Luar Biasa melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru termasuk guru pembimbing khusus, baik yang ada di SLB maupun sekolah inklusi. Adapun ekuivalensi satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:6.
  • Pengawas Bimbingan dan Konseling melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan dan Konseling.
  • Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan dan/atau 15 (lima belas) guru. Adapun ekuivalensi satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:3.
  • Pengawas satuan pendidikan TK/RA atau SD/MI di suatu kecamatan/kabupaten yang terdapat desa tertinggalnya sehingga jumlah satuan pendidikan yang dibina paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan dan tidak terdapat pengawas lain, maka pengawas tersebut tetap mendapat tunjangan profesi. 
  • Pengawas Sekolah wajib melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian kinerja guru dari guru yang menjadi binaannya.
b.Guru yang menjadi binaan pengawas sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar di satuan pendidikan (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundangundangan).

Jadi menurut Juknis tersebut pada Tahun 2015 ini Pengawas Sekolah masih akan dibayarkan Tunjangan Profesi.

Sumber : Dapodik.com

Kalender,Tanggal Penting Pendataan Dapodikdas serta Tanggal Penting UN 2015

Kalender Pendataan Dapodikdas 2015


Rachmatalamsyah.com - Tahun 2015 ini telah dirilis Kalender Pendataan Dapodik 2015 untuk Operator Sekolah.Kalender ini berisi hal-hal penting terkait pendataan Dapodik dan menjadi penunjuk arah yang baik agar Operator Sekolah tidak lagi ketinggalan informasi dan maupun proses update data.
Di Kalender Pedataan Dapodikdas 2015 menampilkan kapan proses update dilakukan dan kapan terakhir harus dikerjakan dan beberpa informasi penting lainnya.untuk mendownload kalender Pendataan silahkan Klik di sini .

  • Berikut adalah tanggal penting Pendataan Sekolah :

  • Berikut adalah Tanggal penting pelaksanaan UN tahun 2015 :

Demikian informasi mengenai Kalender,Tanggal Penting pendataan serta tanggal penting UN tahun 2015, Semoga Bermanfaat dan Selamat Bekerja.

Penelusuran Google :
Kalender,Tanggal Penting Pendataan Dapodikdas serta Tanggal Penting UN 2015
Kalender,Tanggal Penting Pendataan Dapodikdas serta Tanggal Penting UN 2015
Kalender,Tanggal Penting Pendataan Dapodikdas serta Tanggal Penting UN 2015
Kalender,Tanggal Penting Pendataan Dapodikdas serta Tanggal Penting UN 2015

Macam-macam Formulir NRG Padamu Negeri dan Penjelasannya



Rachmatalamsyah.com- Veval NRG diwajibkan bagi Guru yang sudah lulus sertifikasI. Proses Verval NRG tersebut dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru malalu akses Login PTK di Padamu Negeri. Bagi anda yang sudah atau belum melakukan Verval NRG sebagiknya anda perlu memahami beberapa formulir terkait Verval NRG di Padamu Negeri.
Berikut Macam-macam Formulir Verval NRG dan Penjelasannya:
1. S26a - Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG) Baru
Formulir ini diterbitkan oleh guru dan khusus bagi guru yang sudah sertifikasi namun masih belum memiliki NRG. Setelah guru mencetak surat ini, maka selanjutnya, guru menyerahkan surat ini kepada Admin Dinas Kab/Kota setempat.
2. S26b (S26b2 yang sekarnag) - Surat Ajuan Verval Nomor Registrasi Guru (NRG)
Formulir ini diterbitkan oleh guru dan khusu untuk guru yang sudah sertifikasi dan sudah mempunya NRG, Formulir ini adalah untuk mengajukan verval NRG yang selanjutnya diserahkan kepada Admin Dinas Kab/Kota setempat.
3. S26b3 - Surat Ajuan Klaim Nomor Registrasi Guru (NRG)
Surat ini merupakan surat untuk mengajukan klaim NRG yang telah dimiliki. Surat ini diterbitkan oleh masing-masing guru untuk selanjutnya diserahkan kepada Admin Dinas Kab/Kota setempat. Untuk mencetak surat ini pada dasarnya sama dengan proses pencetakan S26b/S26b2, perbedaannya hanay pada kolom NRG, dimana untuk mencetak S26b3 anda harus menuliskan sendiri NRG di kolom NRG, dan untuk selanjutnya prosesnya sama dengan cetak S26b/S26b2.
4. S26c1 - Tanda Terima Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG)
Ini merupakan surat tanda bukti persetujuan yang dikeluarkan oleh Admin Dinas Kab/Kota setempat bagi guru yang mengajukan S26a Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG) Baru. 
5. S26c2 - Tand Terima Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG)
Surat ini merupakan tanda bukti bahwa surat S26b/S26Bb2 telah disetujui oleh Admin Dinas Kab/Kota.
6. S26d1 - Surat Penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG) Baru
Surat tanda bukti bagi guru yang mengajukan Nomor Registrasi Guru (NRG) Baru.
 7. S26c3 - Tanda Terima Ajuan Klaim Nomor Registrasi Guru (NRG)
Surat ini diterbitkan oleh Admin Dinas sebagai tanda bukti S26b3 telah di setujui
8. S26d3 - Surat Persetujuan Klaim NRG
Di terbitkan oleh Admin Dinas bagi guru yang mengajukan S26b3, surat ini merupakan tanda bukti persetujuan klaim NRG.
Demikian Informasi tentang macam-macam Formulir NRG Padamu Negeri dan Penjelasannya Semoga dapat bermanfaat dan Selamat Bekerja.
 

Penjelasan Singkat tentang BOS

BOS Kemendikbud
Penjelasan Singkat tentang BOS - BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

SIAP Online menyediakan modul BOS pada layanan Administrasi Sekolah sehingga sekolah bisa melakukan pencatatan transaksi dan pelaporan dana BOS hingga pengiriman secara digital ke Dinas Pendidikan yang juga menggunakan SIAP Online. Dengan penyusunan yang berdasarkan Juknis BOS dan bentuk-bentuk format laporan K1, K2, K3, K4, K5, K6 dan K7.

Untuk mengakses modul BOS pada SIAP Online anda harus memiliki akun SIAP Online dan mengakses ke layanan Administrasi Sekolah di http://sim.siap-online.com kemudian klik menu Program Dinas > BOS.

 Sekian Sedikit Penjelasan mengenai Aplikasi BOS Kemenndikbud Semoga Artikel bermanfaat.

Sumber : Bantuan Aplikasi BOS

Honor Operator Sekolah Tahun 2015

Honor Operator Sekolah Tahun 2015
Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan Juknis Bos tahun 2015,Informasi mengenai Operator Sekolah akan mendapatkan honor pada tahun 2015 datang dari Kasubag Data dan Informasi Setditjen Dikdas Supriatno. Menurut Beliau, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan sudah mempelajari terkait pemberian honor kepada Operator Sekolah.

Terkait hal tersebut, saat ini tengah menyusun dan membuat aturan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam memberikan honor kepada Operator Sekolah ini. Harapan Pemerintah nantinya dengan adanya honor khusus dari Pemerintah ini, OPS semakin sejahtera.

Beberapa kesimpulan penting pada sambutan kegiatan penutupan oleh Bapak Supriatno, MA. (Kasubag Data dan Informasi Setditjen Dikdas) sebagai berikut :
  1.  Dalam Juknis Bos 2015 diatur untuk pembelian 1 laptop untuk pendataan dengan anggaran Rp. 6 jutaan. 
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru sudah mempelajari dan akan menyetujui Realisasi Anggaran Honor Operator mulai 2015 yang mana aturan terkait hal tersebut sedang disusun. 
  3. Pada aplikasi dapodikdas yang akan datang akan ada tabel khusus untuk mendata penduduk usia sekolah tetapi tidak bersekolah yang berada di lingkungan sekitar sekolah, artinya anak usia sekolah (untuk SMP berarti antara 12-15 tahun) tetapi tidak sekolah harus didata dan dientrikan pada tabel khusus tersebut.
  4. Sejak diresmikan Wapres Budiono, maka Dapodikdas menjadi satu-satunya data yang digunakan kemdikbud, maka abaikan saja pendataan yang lain, nanti untuk penerbitan NUPTK akan dari PDSP. 
  5. Akan banyak program kemdikbud yang tergantung pada Dapodikdas: BOS, UN, BSM, bantuan-bantuan blockgrant dan lain-lain, maka perkuat data Dapodik.
  6. Untuk pencairan BOS 2015 akan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada Dapodikdas yang sudah harus pasti jumlahnya dan valid sampai akhir Nopember 2014.
  7. Siswa yang memiliki kartu BSM/KPS harus benar-benar dientrikan datanya pada dapodikdas untuk menjadi acuan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tahun 2015 ini. 
  8. Bantuan-bantuan blockgrant sarana, rehab, RKB dan lain-lain akan dilihat dari data sarana prasana pada dapodikdas, maka data tersebut harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Perhatikan kelengkapan, kebenaran dan kemutahiran data. Ajuan proposal tidak akan diterima lagi.

Demikian informasi mengenai honor operator sekolah (OPS) di tahun 2015 ini, semoga informasi mengenai Honor Operator sekolah Tahun 2015 ini bisa direalisasikan agar mimpi kami menjadi Operator Sekolah yang Sukses bisa terwujudkan utamanya untuk data sekolah kami agar terus berjalan dengan lancar .

 “ Salam satu data ”

Pencarian Google :
Honor Operator Sekolah Tahun 2015,Honor Operator Sekolah Tahun 2015,Honor Operator Sekolah Tahun 2015,Honor Operator Sekolah Tahun 2015,Honor Operator Sekolah Tahun 2015,Honor Operator Sekolah Tahun 2015.
 Perihal Perbedaan antara Aplikasi DAPODIK dengan PADAMU NEGERI

Perihal Perbedaan antara Aplikasi DAPODIK dengan PADAMU NEGERI

Perihal Perbedaan antara Aplikasi DAPODIK dengan PADAMU NEGERI - Mungkin dari beberapa masyarakat pendidikan masih bingung dan ragu tentang keberadaan DAPODIK dan PADAMU NEGERI. Bahkan sebagian PTK merasa semakin ruwet saja proses pendataan. Ditambah lagi, tugas operator sekolah otomatis kian menumpuk.

Perihal Perbedaan Antara Aplikasi Dapodik dengan Padamu Negeri memang ada perbedaan karena masing-masing program mempunyai tugas yang berbeda. Namun kesemuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai pendataan lengkap pendidikan.

Layanan PADAMU NEGERI

PADAMU NEGERI
Padamu Negeri

Layanan PADAMU NEGERI dikelola oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud bekerjasama dengan PT. Telkom melalui program VerVal NUPTK dan EDS setiap tahun sejak tahun 2006 dan sampai saat ini masih berlangsung. Rencananya, mulai 2014 hasil PADAMU NEGERI sebagai dasar perencanaan program UKG, Sertifikasi Guru, Diklat PTK.

Berikut Kutipan surat edaran  Wamendikbud tanggal 30 Agustus 2013 di bpsdmpk.kemdikbud.go.id/
PERIHAL PADAMU NEGERI DAN DAPODIK
PADAMU NEGERI tidak ditujukan sebagai pengganti program DAPODIK Kemdikbud. Layanan PADAMU NEGERI dikelola oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud bekerjasama dengan PT. Telkom secara legal dalam rangka pelaksanaan tupoksi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui program EDS dan VerVal NUPTK yang telah berlangsung setiap tahun sejak tahun 2006 hingga saat ini.
Dari kerjasama tersebut Sistem PADAMU NEGERI dibangun diatas “Platform” Aplikasi SIAP Online Edisi Gratis (Bebas Biaya) milik PT. Telkom.Hasil PADAMU NEGERI sebagai dasar perencanaan program UKG, Sertifikasi Guru, Diklat PTK diperiode selanjutnya mulai 2014 nanti. Jadi tidak perlu ada kekuatiran berlebihan terhadap kehadiran PADAMU NEGERI yang tujuannya berbeda dengan DAPODIK. Hal ini sama halnya dengan program PDSS dari Dikti untuk proses seleksi SNMPTN (https://pdss.snmptn.ac.id/).
PADAMU NEGERI terbuka untuk menunggu hasil DAPODIK secara menyeluruh agar bisa segera berbagi data yang akurat melalui PDSP sehingga layak menjadi sumber referensi data utama bagi unit kerja lainnya yang membutuhkan termasuk PADAMU NEGERI BPSDMPK-PMP. Jika nantinya hasil DAPODIK telah siap dan terbuka akses datanya melalui PDSP maka PADAMU NEGERI tentu akan menyesuaikan di periode selanjutnya.
PADAMU NEGERI mendukung program DAPODIK sebagaimana yang direncanakan untuk digunakan sebagai sumber data tunggal (referensi data utama) bagi seluruh unit utama di Kemdikbud mulai tahun 2014 nanti.
BPSDMPK-PMP sebagai salah satu unit utama Kemdikbud telah menyiapkan Aplikasi PADAMU NEGERI saat ini termasuk perangkat pendukungnya untuk terintegrasi dengan DAPODIK mulai 2014 nanti sebagaimana surat edaran dari Wamendikbud tanggal 30 Agustus 2013. PADAMU NEGERI juga disiapkan sebagai “Contingency Plan”  BPSDMPK-PMP untuk antisipasi pada suatu keadaan yang tidak sesuai rencana utama tersebut. Demikian semoga bisa mencerahkan semua pihak terkait.
Salam PADAMU NEGERI INDONESIAku

APLIKASI DAPODIK

Dapodikdas
Dapodikdas
DAPODIK dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kemendikbud berkoordinasi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dalam rangka integrasi data pendidikan Kemdikbud.  Sistem DAPODIK sebagai sumber data pengambil kebijakan dalam hal penyaluran segala bantuan dan intervensi pembangunan (BOS, REHAB, BSM, aneka tunjangan, perencanaan kebutuhan guru, pembinaan karir,bantuan sarana dan prasaran dan lain-lain).
Aplikasi dapodik juga terus dikembangkan.

Berikut kutipan pengumuman yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdas.
Pengumuman Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Terkait Pendataan
Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kemdikbud untuk melakukan upaya pengumpulan data pokok pendidikan yang bersumber langsung dari satuan pendidikan tersebar di seluruh Indonesia.
Wewenang pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing unit utama Direktorat Jenderal, berkoordinasi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dalam rangka integrasi data pendidikan Kemdikbud.
Data Pokok Pendidikan atau yang biasa di sebut DAPODIK bersifat individual, relasional, dan longitudinal meliputi empat entitas pendidikan yaitu sekolah, peserta didik, PTK termasuk proses pembelajaran di dalamnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, pendataan pendidikan di luar sistem DAPODIK yang sekarang beredar luas dan meresahkan masyarakat pendidikan seperti halnya pendataan di http://padamu.siap.web.id/ tidak menggunakan domain resmi (kemdikbud.go.id).
Maka dengan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Penjaringan data harus melalui mekanisme pengumpulan DAPODIK seperti yang   diamanatkan dalam Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pokok Pendidikan.
  1. Penjaringan data harus melalui mekanisme pengumpulan DAPODIK seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pokok Pendidikan. 
  2. Hasil penjaringan data di luar sistem DAPODIK tidak akan dimanfaatkan oleh Ditjen Dikdas dalam berbagai program dan kegiatan.
  3. Sistem DAPODIK sebagai satu-satunya sumber data yang akan dijadikan dasar pengambil kebijakan dalam hal penyaluran segala bantuan dan intervensi pembangunan (BOS, REHAB, BSM, aneka tunjangan, perencanaan kebutuhan guru, pembinaan karir, bantuan sarana dan prasaran dan lain-lain).
  4. Menjaga keutuhan dan kerahasiaan data sehingga tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang lain untuk tidak menyalahgunakan dan mengomersialisasikan hasil data pokok pendidikan.
  5. Demikian Pengumuman ini kami sampaikan agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing.
Ditjen Dikdas Kemdikbud 

" Salam Satu Data "

Operator Sekolah (OPS)

Operator Sekolah (OPS)
Operator Sekolah (OPS)
Operator Sekolah (OPS) - Operator Sekolah adalah sekumpulan individu yang dibekali keahlian IT di Sekolah mulai dari penguasaan dasar-dasar tentang komputer,cara memperbaiki komputer/laptop, menguasai sistem online/internet dan yang paling utama mampu mengurus data-data pendidikan (terutama data sekolah).

Untuk mendukung pekerjaan Operator Sekolah tentunya wajib memiliki peralatan-peralatan yang dapat membantunya untuk bekerja seperti perangkat keras laptop atau komputer tentunya, Printer, USB Flash Disk, CD,Hardisk Eksternal jika dibutuhkan dan beberapa software-software pendukung perawatan/perbaikan laptop. Untuk menjadi seorang Operator Sekolah pun tidaklah mudah terdapat kriteria khusus untuk menjadi seorang Operator Sekolah.

Kriteria Khusus Operator Sekolah :

  1. Mengerti dan paham tentang apa itu data dan cara input dapat
  2. Mahir mengoperasikan Software Pengolah data seperti Microsoft Office Excel (2003-2013), ataupun Software sejenis yang bisa membuka file Excel.
  3. Mengerti dan paham sistem yang ada dalam pendataan baik itu Dapodik maupun Padamu Negeri setidaknya ada keinginan untuk mau belajar memamahami.
  4. Terakhir tentu mahir mengoperasikan komputer/laptop,Memahami sistem Backup data,Upload Data serta mahir Instal dan uninstal aplikasi pendataan.
  5. Fisik dan Mental yang kuat,Mengapa saya katakan begitu karena Operator Sekolah akan bekerja di depan laptop Siang dan Malam hari dan biasanya menunggu datanya terkirim hingga larut malam bahkan sampai pagi dan juga Operator Sekolah harus Siap mental untuk menghadapi cemohan atau luapan kemarahan seumpama terdapat kesalahan data disekolah.

Nah itulah sedikit beberapa poin kriteria ataupun syarat yang mesti di kuasai minimal di pelajari oleh  seorang Operator Sekolah. khusus untuk Operator sendiri ada dua Macam sekolah yang wajib untuk diinput agar selalu update jika ada perubahan yang terjadi disekolah yaitu data DAPODIK dan PADAMU NEGERI. Adapun tugas dan wewenang Operator disini pada dasarnya sama yaitu hanya menginput semua Data yang ada disekolah.

Untuk mengetahui perihal perbedaan Antara DAPODIK dan PADAMU NEGERI Silahkan Baca disini : Perihal Perbedaan antara Aplikasi DAPODIK dengan PADAMU NEGERI


Tugas Operator Sekolah pada Data DAPODIK :

  1. Menginstal Aplikasi Peng-input Data Sekolah yang disebut dengan Aplikasi Dapodikdas, termasuk melakukan Update Aplikasi apabila aplikasi mengalami pembaruan biasanya Per-semester. 
  2. Meng-input semua data Sekolah mulai dari Data Sekolah,Kepala Sekolah,PTK,Peserta Didik Tenaga Honorer,dan Penjaga Sekolah,jadi disini secara garis besar Tugas Operator hanya sebagai Peng-input data bukan Pengolah data (kecuali Operator Oleh kepala sekolah.
  3. Setelah melakukan Peng-inputan data melalui aplikasi Aplikasi Dapodikdas yang telah di instal pada Laptop Operator Kemudian melakukan tugas Meng-upload data ke Server Kemdiknas sebagai Pusat Data.
  4. Mencetak / Print Out Profil Sekolah Sebagai Hasil Laporan Pengerjaan.
  5. Melakukan Koreksi Data Jika Ada Kesalahan/Perbaikan Data Sekolah kemudian mengupload    kembali ke Kemdiknas.

Tugas Operator Sekolah pada Data PADAMU NEGERI :

  1. Membuat email sekolah untuk reset password jika password akun sekolah lupa.
  2. Mengaktifkan akun sekolah sesuai surat aktivasi akun sekolah yang dibagikan.
  3. Menerima formulir A01 dari PTK yang sekolah induknya di sekolah tersebut.
  4. Memverifikasi formulir dengan dokumen lampiran yang dipersyaratkan. Jangan segan-segan   menolak dan meminta revisi ke PTK jika tidak sesuai.
  5. Mengisi form aplikasi sesuai formulir yang telah diverifikasi tadi.
  6. Mencetak surat tanda bukti input data yang juga memuat akun aktivasi PTK yang bersangkutan.
  7. Menyerahkan surat aktivasi akun PTK ke PTK yang bersangkutan.
  8. Menyimpan berkas yang diserahkan PTK ke TU Sekolah.

Untuk Data Padamu Negeri ini tidak semua data wajib dikerjakan oleh Operator tetapi terdapat beberapa orang yang berwenang didalamnya mengingat pada lama PADAMU NEGERI sendiri terdapat beberapa Login seperti :Login LPMP, Login Operator Dinas, Login Operator Sekolah, Aktivasi dan Login PTK, Aktivasi dan Login Siswa, Serta Login Sekolah. karena banyaknya Login yang terdapat pada data ini maka biasanya di sebut sebagai Multi Login.

Demikian mengenai Operator Sekolah ,sebagai tambahan operator sekolah juga bertugas dalam melakukan Pelaporan Dana BOS sekolah,EMIS dlln ( dlln disini tak jarang ada beberapa sekolah yang Gurunya banyak yang belum bisa dengan Laptop masih mengandalkan OPS untuk menyelesaikan Tugasnya ). Harapan terbesar Operator Sekolah di tahun 2015 ini adalah REALISASI ANGGARAN HONOR OPERATOR SEKOLAH dari Pemerintah mengingat beban kerja yang berat dan tugas mulia yang di emban oleh OPERATOR SEKOLAH.

 Baca Juga Honor Operator Sekolah Tahun 2015.

" Salam Satu Data "